Kapal korps penjaga pantai China di Laut Natuna Utara.
Menurut dia hal itu supaya ASEAN tidak terkesan setengah hati dalam menghadapi polemik di Laut China Selatan, dan perang dingin antara Amerika Serikat serta China di
Hal itu diungkapkannya dalam diskusi daring "FPCI - Survei ASEAN-China 2020: Menilai Saat Ini dan Membayangkan Hubungan Mas Depan ASEAN-China".
"Kita harus menyadari kenyataan dan menyediakan forum untuk menghormati beberapa negara anggota (yang berkonflik perihal LCS). Jadi, isu LCS (memang) penting bagi beberapa anggota, tapi tidak untuk semua anggota (ASEAN)" ujar Menon, Jumat (4/9).
"Jika China tidak berkompromi dan memutuskan untuk bermitra besar serta mengikuti aturan internasional, maka akhirnya kita (berpotensi) memiliki kekuatan yang setara dan mitra yang lebih kuat," tambahnya.
Hingga saat ini, terdapat empat negara anggota ASEAN yang bersengketa dengan China atas LCS yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Sementara negara anggota ASEAN lainnya yaitu Indonesia, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand dan Singapura tidak terlibat sengketa Laut China Selatan.
Tentunya meminta dukungan negara-negara ASEAN yang tidak terlibat sengketa Laut China Selatan tidak mudah. Sebab mereka juga mempunyai hubungan diplomatik yang dibina sekian lama dengan China dan Amerika Serikat.
Selain itu, upaya yang bisa dilakukan oleh negara ASEAN agar konflik tidak kian memanas adalah tidak menunjukkan keberpihakan, baik kepada China maupun Amerika Serikat yang tengah bersitegang.
Selain menyinggung mengenai konflik LCS, Menon juga menyoroti hubungan ASEAN-China dalam bidang ekonomi.
Menurutnya, cepat atau lambat China akan menyadari pentingnya posisi ASEAN untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi Negeri Tirai Bambu itu.
Menon menerangkan, bagaimanapun, terlepas dari konflik di kawasan, China tetaplah mitra yang penting bagi ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi. Hubungan ekonomi antar keduanya justru semakin kuat bahkan di tengah krisis pandemi Covid-19.
ASEAN, menurut Menon, mulanya memang dirancang sebagai forum untuk memelihara kestabilan politik di kawasan Asia Tenggara selama masa Perang Dingin. Maka dari itu, kerangka kerja yang dilakukan juga tidak bisa terlampau rumit dan meminimalkan intervensi politik dari masing-masing negara.
