Suasana Kota Hong Kong.
Hukum baru soal keamanan nasional yang diberlakukan minggu lalu di Hong Kong, membuat polisi punya kekuasaan besar terhadap perusahaan teknologi. Mereka dapat meminta platform online ataupun operator menghapus atau membatasi konten yang dianggap mengancam keamanan China.
Jika tak melakukannya, perwakilan perusahaan bisa dikenai denda sampai USD 13 ribu dan penjara 6 bulan. Tak heran jika aturan itu mengganggu status Hong Kong sebagai favorit perusahaan teknologi.
Pada masa sebelumnya, Hong Kong yang relatif terbuka, dekat dengan China dan kawasan Asia Pasifik, membuatnya jadi basis perusahaan teknologi meskipun penduduknya hanya sekitar 7 juta jiwa. Banyak perusahaan teknologi mengembangkan bisnisnya di Hong Kong. Mereka buka kantor di sana lalu mungkin ekspansi pabrik ke Shenzhen yang berbatasan dengan Hong Kong. Namun, kini bandul berbalik.
Para raksasa teknologi pun mulai bereaksi. Facebook, Twitter, Google sampai Microsoft telah mendeklarasikan bahwa mereka untuk sementara tidak akan memberikan data user di Hong Kong pada pemerintah. Bahkan TikTok memilih untuk sepenuhnya berhenti beroperasi.
"Tim kami sedang mengevaluasi hukum tersebut untuk melihat implikasinya, khususnya karena sebagian dari aturannya ambigu dan tanpa definisi jelas," kata juru bicara Twitter.
"Para perusahaan teknologi khawatir terhadap dampaknya ke user, staff dan eksekutifnya. Mereka mungkin menunggu apakah pemerintah membuat permintaan, tapi mereka kemudian akan dipaksa memutuskan dan mungkin saja meninggalkan (Hong Kong)," cetus Raman Jit Singh, pengamat dari Access Now.
