Hasil polling menyatakan 89,75 persen Kades tidak menyetujui mudik lebaran tahun ini
Survei dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan random sampling atau sampel acak terstatifikasi.
Foto : Ilusatrasi Mudik
Jakarta ~ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat polling opini para Kepala Desa (Kades) terkait mudik lebaran tahun 2020. Hasil polling menyatakan 89,75 persen Kades tidak menyetujui mudik lebaran tahun ini.
"Pertanyaannya sederhana, dalam situasi negara saat ini bagaimana pandangan kepala desa terhadap mudik ke desa. Ternyata 89,75 persen artinya sudah hampir mutlak ini kepala desa tidak setuju warganya mudik pada tahun ini," kata Kepala Pusat Data Kemendes Ivanovich Agusta melalui siaran langsung kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).
Survei dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan random sampling atau sampel acak terstatifikasi. Populasi diambil dari desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Kemudian sampel diambil secara acak di tiap Provinsi, jumlahnya disesuaikan dengan PDP (pasien dalam pengawasan) per 19 April 2020 pukul 15.00 WIB atau sehari sebelum data lapangan diambil.
"Pertama, mudik dilakukan di hampir semua wilayah di Indonesia, tapi paling banyak dilakukan oleh warga dari desa-desa yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Jadi populasi dari desa yang nantinya menjadi sampel itu populasi desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang menurut kor potensi desa 2019 ini data desa yang paling mutakhir itu ada 53.808 desa, kemudian setelah itu di tiap Provinsi diambil sample secara acak atau random, jumlah dari sampel acak itu disesuaikan proporsinya dengan PDP COVID-19 per 9 April 2020 jam 15.00 WIB. Jadi ini adalah proporsi sehari sebelum data lapangan diambil," jelas Ivan.
Dari metode ini, sampel yang terambil sebanyak 3.931 kepala desa yang sebarannya di 31 Provinsi di Indonesia. Margin eror dari kegiatan ini sebesar 1,31 persen.
Ivan mengungkapkan alasan kesehatan menjadi argumen utama para kepala desa yang setuju maupun tidak setuju adanya mudik tahun ini. Para Kades yang tidak setuju mudik dengan alasan kesehatan, presentasenya sebesar 88,38 persen.
"Yang menarik adalah bahwa baik yang setuju maupun tidak setuju, kepala desa itu mendasarkan argumennya pada alasan kesehatan. Misalnya daripada kena COVID-19 di kota lebih baik segera ke desa. Tapi alasan kesehatan juga dibenarkan oleh Kepala desa yang tidak setuju mudik lebih baik di Kota, kalau ke desa nanti malah semua warga desa ikut kena COVID-19," ungkapnya
"Jadi kesehatan adalah alasan utama yang dikemukakan Kepala desa. Bahkan pada Kepala desa yang tidak setuju mudik, ini alasan kesehatan menjadi argumen yang hampir mutlak juga 88,38 persen," lanjutnya
Ivan menyampaikan khususnya kepada warga desa yang saat ini sedang merantau di Kota bahwa yang diinginkan para Kades adalah para perantau untuk tidak melakukan mudik tahun ini. Hal itu berdasarkan hasil survei dan aspirasi yang diperoleh para Kades.
"Aspirasi dari kepala desa ini perlu didengar terutama oleh warga desa yang saat ini sedang ada di rantau sedang ada di kota bahwa yang dibutuhkan desa sebagaimana diwakili oleh Kepala desa adalah tidak mudik ke desa pada lebaran tahun 2020," pungkasnya.
.
"Pertanyaannya sederhana, dalam situasi negara saat ini bagaimana pandangan kepala desa terhadap mudik ke desa. Ternyata 89,75 persen artinya sudah hampir mutlak ini kepala desa tidak setuju warganya mudik pada tahun ini," kata Kepala Pusat Data Kemendes Ivanovich Agusta melalui siaran langsung kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).
Survei dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan random sampling atau sampel acak terstatifikasi. Populasi diambil dari desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Kemudian sampel diambil secara acak di tiap Provinsi, jumlahnya disesuaikan dengan PDP (pasien dalam pengawasan) per 19 April 2020 pukul 15.00 WIB atau sehari sebelum data lapangan diambil.
"Pertama, mudik dilakukan di hampir semua wilayah di Indonesia, tapi paling banyak dilakukan oleh warga dari desa-desa yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Jadi populasi dari desa yang nantinya menjadi sampel itu populasi desa dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang menurut kor potensi desa 2019 ini data desa yang paling mutakhir itu ada 53.808 desa, kemudian setelah itu di tiap Provinsi diambil sample secara acak atau random, jumlah dari sampel acak itu disesuaikan proporsinya dengan PDP COVID-19 per 9 April 2020 jam 15.00 WIB. Jadi ini adalah proporsi sehari sebelum data lapangan diambil," jelas Ivan.
Dari metode ini, sampel yang terambil sebanyak 3.931 kepala desa yang sebarannya di 31 Provinsi di Indonesia. Margin eror dari kegiatan ini sebesar 1,31 persen.
Ivan mengungkapkan alasan kesehatan menjadi argumen utama para kepala desa yang setuju maupun tidak setuju adanya mudik tahun ini. Para Kades yang tidak setuju mudik dengan alasan kesehatan, presentasenya sebesar 88,38 persen.
"Yang menarik adalah bahwa baik yang setuju maupun tidak setuju, kepala desa itu mendasarkan argumennya pada alasan kesehatan. Misalnya daripada kena COVID-19 di kota lebih baik segera ke desa. Tapi alasan kesehatan juga dibenarkan oleh Kepala desa yang tidak setuju mudik lebih baik di Kota, kalau ke desa nanti malah semua warga desa ikut kena COVID-19," ungkapnya
"Jadi kesehatan adalah alasan utama yang dikemukakan Kepala desa. Bahkan pada Kepala desa yang tidak setuju mudik, ini alasan kesehatan menjadi argumen yang hampir mutlak juga 88,38 persen," lanjutnya
Ivan menyampaikan khususnya kepada warga desa yang saat ini sedang merantau di Kota bahwa yang diinginkan para Kades adalah para perantau untuk tidak melakukan mudik tahun ini. Hal itu berdasarkan hasil survei dan aspirasi yang diperoleh para Kades.
"Aspirasi dari kepala desa ini perlu didengar terutama oleh warga desa yang saat ini sedang ada di rantau sedang ada di kota bahwa yang dibutuhkan desa sebagaimana diwakili oleh Kepala desa adalah tidak mudik ke desa pada lebaran tahun 2020," pungkasnya.
.
