News Nasional, Jakarta - Kementerian Keuangan diketahui melayangkan surat permintaan resmi ke pemerintah Jepang untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp 26,2 triliun ke PT MRT Jakarta.
Pinjaman itu digunakan untuk pembangunan proyek moda transportasi mass rapid transit (MRT) di Jakarta fase 1 dan fase 2.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar kepada majalahmandiri.com, Rabu (30/5/2018).
"Minggu lalu sudah dikeluarkan official request oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Jepang. Total [pinjaman] ada Rp 26,2 triliun, terdiri dari pinjaman untuk pengerjaan fase 2 MRT, dan tambahan sisa kebutuhan untuk fase 1 sebesar Rp 2,5 triliun," kata William.
Dia menjelaskan untuk mendapatkan pinjaman tersebut memang diperlukan surat official request dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Jepang. Hal itu sesuai dengan ketentuan pengajuan pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak setelah kunjungan kerja ke pemerintah Jepang pada Februari lalu.
"Proses menuju official request itu, dari PT MRT ke Pemprov DKI lalu diteruskan ke Kementerian Perhubungan, dilanjutkan ke Bappenas, lalu ke Kementerian Keuangan baru dikirim ke pemerintah Jepang," tambah William.
Sehingga, setelah pemerintah Jepang menerima official request tersebut, barulah diterbitkan loan agreement dan pengerjaan fase 2 MRT rute Bundaran HI - Kampung Bandan secara resmi akan dimulai. Adapun, loan agreement tersebut ditargetkan akan terbit pada Juni ini.
Sementara itu, sampai pada 25 Mei 2018, progres proyek MRT fase 1 rute Lebak Bulus - Bundaran HI sudah mencapai 94,19%, yang terdiri dari 91,82% pengerjaan rel elevated dan stasiun elevated (melayang) serta 96,59% penyelesaian MRT di bawah tanah (underground).
Dijadwalkan, kereta MRT akan diuji coba di main line pada Agustus 2018 mendatang.
