Kim Jong Un dan Kim Yo Jong
Langkah ini kemungkinan akan membuat marah Korea Utara, yang telah berulang kali mengutuk Korea Selatan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk mengarahkan penghinaan pribadi pada Presiden Moon Jae-in.
Jaksa Distrik Pusat Seoul menerima pengaduan pidana terhadap Kim Yo Jong dari seorang pengacara yang berbasis di Seoul dan telah memulai penyelidikan.
Bulan lalu, Pyongyang meledakkan kantor penghubung antar-Korea di sisi perbatasannya, beberapa hari setelah Kim Yo Jong - yang juga salah satu penasihat terdekat Kim Jong Un - mengatakan properti "tidak berguna" itu akan segera terlihat "benar-benar runtuh".
Sebelum peledakan itu, Korea Utara mengeluarkan serangkaian kecaman pedas pada Korea Selatan atas selebaran anti-Korut yang dikirimkan para pembelot yang melintasi perbatasan yang sangat dijaga ketat - biasanya melekat pada balon atau mengapung dalam botol.
Ini meningkatkan tekanan lebih lanjut dengan mengancam langkah-langkah militer terhadap Seoul, Namun, kemudian Korut tiba-tiba mengatakan mereka telah menangguhkan rencana-rencana itu.
Dalam pengaduannya, pengacara Lee Kyung-jae mengklaim kantor penghubung yang telah dihancurkan Korut tersebut adalah milik Korea Selatan karena direnovasi menggunakan dana pemerintah Korea Selatan, meskipun berlokasi di Korea Utara.
Kim "menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan" "bangunan misi kuasi-diplomatik Selatan yang melayani kepentingan publik", katanya dalam pengaduan itu.
Lee juga mengajukan pengaduan terhadap Pak Jong Chon, kepala staf umum militer Korea Utara.
Di bawah hukum pidana Korea Selatan, dia menekankan, merusak properti atau mengganggu perdamaian dengan menggunakan bahan peledak dapat dihukum mati, atau hukuman penjara setidaknya tujuh tahun.
Hukuman mati masih ada pada kitab undang-undang di Korea Selatan, meskipun belum ada yang dieksekusi sejak tahun 1997.
Dalam praktiknya, hampir tidak mungkin bagi para pejabat Seoul untuk menghukum Kim Yo Jong atau Pak, tetapi Lee mengatakan kepada Kantor Berita Korea Selatan, Yonhap bahwa dia ingin "memberi tahu rakyat Korea Utara tentang kemunafikan pemimpin mereka".
Pengumuman itu dikeluarkan seminggu setelah pengadilan Seoul memerintahkan pemimpin Pyongyang untuk memberikan kompensasi kepada para tawanan perang yang menghabiskan waktu puluhan tahun di Korea Utara, dalam sebuah langkah yang bisa menjadi preseden hukum yang luas di semenanjung Korea.
Hubungan antar-Korea telah tegang menyusul gagalnya pertemuan puncak di Hanoi, Vietnam antara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump awal tahun lalu tentang apa yang bisa dilakukan Korut sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi.
